kerjasama daerah. Dapat bekerjasama pula dengan unit riset dan inovasi terkait lainnya, melalui Naskah Kerja Sama (NKS) untuk menyelesaikan permasalahan," ucapnya. kerjasama daerah

4. daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara yuridis normatif. salah satu bentuk kerjasama antar daerah di bidang perdagangan melalui upaya pemasaran bersama. kerja sama investasi; dan. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Kerja Sama Antar Daerah dan Antar Lembaga. Petunjuk Teknis Fasilitasi Kerjasama antar Instansi 2017 1 PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI 2017. Penjajakan. BABU MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 5. Panduan ini memuat mekanisme kerjasama Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Luar Negeri, dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah serta pelaku Hubungan dan. Adapun untuk roadmap daerah Kabupaten Karawang berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan untuk Tahun 2016 – 2021. Kerjasama Antar Daerah Jadi Kunci Atasi Inflasi. MPA, membuka Rapat Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Ekonomi di Hotel Ibis, Jakarta, Kamis (21/10). MATERI POKOK PERATURAN. Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta terbentuk pada tahun Januari 2009. Indonesia saat ini sedang berada pada masa transisi, yaitu perubahan dari iklim politik dan pemerintahan yang monolitis dan sentralistis menuju ke arah yang lebih demokratis. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5),. 5: DATA LKHP PEJABAT BAGIAN KERJASAMA TAHUN 2021: Lihat: 1. Perwakilan. tuk badan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama. Pengertian KPDBU dalam peraturan. Masohi (Maluku) 27. 1. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen hasil penjajakan 3 Menyusun draft kesepakatan bersama (MoU) Disposisi Walikota 6 Hari Draft naskah kesepakatan bersama (MoU) 4Pemerintah Daerah Pada Tahun 2023 Agar Mulai Menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025-2045. 1 Kerjasama Antar Daerah, Realisasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain pada tahun 2018 yaitu. Kerjasama anatar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Zulkieflimansyah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (Buda, Umanis. Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kerjasama Daerah adalah kerjasama yang dilakukan oleh4. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Derah dengan Lembaga di Luar Negeri. Bagian Kedua Bentuk-bentuk Kerjasama Pasal 8 Bentuk Kerjasama Antar Daerah meliputi : a. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah; dan. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan. Dengan pihak Luar Negeri sebanyak 3 kerjasama. Manajemen konflik antar daerah; Kerjasama Antar Daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah yang akan meningkatkan pemahaman pada permasalahan. Selanjunya yang menjadi Implementasi Partisipasi Swasta Pada Proyek Infrastruktur Melalui KSDPK Antara Pemerintah Daerah Dengan Kerjasama Operasional (KSO) Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta: Studi Kasus Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi di Kota Semarang (Made Sintia Nirwantari) Pada situs resmi Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri), mantan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu Dr. 3. Permendagri 25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Hasil studi ini menyimpulkan bahwa (1) praktek kerjasama antardaerah di kawasan perbatasan Jatim dan Jateng diwujudkan dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD); (2) kepentingan untuk. Kerja sama wajib Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 021-5576 4955 Ext. 9228. Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Yang Berkualitas. EVALUASI KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako 2017 1 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS TADULAKO. Presiden Jokowi Tinjau Pameran Hub Space di JCC. ABSTRAK: a. kerjasama dengan pihak ketiga. 69 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan; Permendagri No. Gunung sewu pada tahun 2013 dipersiapkan sebagai World Heritage Site dalam suatu jaringan Global. 0. Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah. PK ! ŸÿF¢ 1 [Content_Types]. M BIRO HUKUM BAPPENAS Monitoring dan Evaluasi Kesepahaman Bersama (MoU) Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan Kementerian Desa dan PDTT Daerah Istimewa Yogyakarta, 26-28 September 2017perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. PP 50 tahun 2005, pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi objek kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan publik. Tahapan kerja sama daerah dengan daerah lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Persiapan. Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam. for the Establ ishment of. kerjasama antardaerah; b. memberikan kesempatan bagi setiap daerah yang Sementara kata Natio berarti negara atau bangsa. 2. dengan kepentingan maupun fokus pada kerjasama. Plh. Sekretaris Daerah Kota Surakarta: Wakil Ketua: 1. Pemerintah daerah dapat pula melakukan kebijakan diskresi dengan kampanye penggunaan produk lokal serta mengembangkan varian kerjasama mutualistik yang berkelanjutan antara industri dengan UMKM. Kegiatan. Kerjasama antar daerah yang berdekatan (regional) : bilateral dan multirateral b. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda. (Jakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) Rianti, D. (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana UU tersebut memberikan peluang gerak dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangan potensi dan sumber daya dalam hubungan kerjasama internasional. Pada tahun 2009, sebagai contoh, Indonesia telah mengalami pertum-buhan GDP sebesar 4,5 persen, sementara banyak negara-negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. c. Hubungan kerjasama antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Provinsi Gangwon dimulai sejak Juni 2003. Pada PP No. Pasal 7 Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua urusan yang telah menjadi Kewenangan Daerah. suatu wadah kerjasama dan koordinasi antar daerah terkait. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi. Novianti, “Kedudukan Pemerintah Daerah dala m Pelaksanaan Kerjasama Internasional: St udi . Semarang, 28 November 2022 – Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri menggelar rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2022 dengan mengangkat tema terkait Evaluasi dan Optimalisasi Peran Strategis Pemda dalam Mensinergikan Potensi dan. bahwa kerjasama daerah harus mengutamakan keseimbangan. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnyaPemerintah Kota Bandung membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah atau disingkat TKKSD guna mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pengadaan kerjasama. 52 Tahun 2021 ttg Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah. Namun dalam prakteknya peran tersebut tidak pernah dijalankan. BAB X BADAN KERJA SAMA Pasal 24 (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan d. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Achmad Fahmi dan Bupati Sukabumi, H. 8646. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. T. Indikator Kinerja: Satuan: Target Tahun 2019: Target Tahun 2020: Presentase Naskah Aktif. 2. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Daerah ABSTRAK: Untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. MPA, membuka Rapat Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah dalam Peningkatan Daya. Si. Bersama Indah: Tujuan penggunaan ini adalah untuk menjadi acuan atau dasar dalam melengkapi tugas besar pada mata kuliah Kerjasama Antar Daerah di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas. Keban 4 karena beberapa alasan yaitu: 1. Penyusunan kesepakatan bersama. Tahun. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memberi peluang daerah untuk melakukan kerjasama Internasional. 10. Upaya mengatasi permasalahan ekses negatif tersebut, perlu membangun kerjasama dan kebersamaan untuk memajukan daerah atau antardaerah agar tercipta suasana yang kondusif dalam. RUANG LINGKUP 8. RM. 272. Semarang: Undip. Kota Tangerang adalah salah satu daerah yang sudah. pdf (1. ABSTRAK: a. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DAN PELATIHAN KERJA. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama daerah; 10. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. Mengatasi kebuntuan akan pelaksanaan kerjasama daerah, maka pemerintah melalui PP 50/2007 memberikan acuan jelas mengenai pelaksanaan. Cetakan. kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain; c. Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama adalah sebagai berikut: menyusun program, Renja dan Penetapan kinerja Bagian Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian. Yogyakarta: The Phinsi Press 2 Buku Panduan Umum Tata Cara Hub dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis, pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihat serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam. Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah. DiaksesTugas Pokok Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta : Menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama. 3. Pihak ketiga (Ormas dan Badan Usaha) 67 kerjasama; C. Sumarsono juga menambahkan bahwa aturan kerjasama daerah merupakan sebuah mekanisme pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang. 1 Kota Tangerang 15123 Telp. I. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) SINERGITAS;. 30588/jmp. teori kerjasama dalam perubahan korporat. Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD apabila biaya belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan. ,&Surwandono. lateral. ArticlePDF Available. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah. Kerjasama antar daerah yang berpola networking didasarkan pada inter relasi yang dilakukan oleh daerah yang bersifar bebas dan mandiri dalam berhubungan dengan daerah lain. budaya intervensi terhadap kebijakan kerjasama pemanfaatan sudah menjadi hal yang lazim bagi penguasa di pemerintah daerah XYZ. 23 Tahun 2014. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga UJI MATERI MAHKAMAH. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Mengingat : 1. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) di awal tahun 2017 menyatakan bahwa Asia perlu melakukan investasi sebesar $26 triliun mulai dari tahun 2016 hingga 2030 atau sebesar $1,7 triliun per tahun untuk mempertahankan laju. b. Salah satu bentuk intergovernmental networks pada tingkatan daerah tersebut adalah forum atau kerjasama antar daerah. 3,. 2. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Si Dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kerjasama agar kerjasama yang dihasilkan tepat guna, tepat sasaran, dan berjalan dengan baik. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan dan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar. Kerjasama daerah harus menjadi perhatian semua terutama untuk daerah yang saling berbatasan (kerjasama wajib), kerjasama antar daerah harus dituangkan dalam memoradum of understanding (MoU) agar ada kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak, dan disertai komitmen bersama untuk implementasinya. 2. Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dan Kerjasama. 2. kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; c. Dilihat dari konsepnya, Daya saing daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED). PDF | On Dec 17, 2021, Farah Rosada published PARADIPLOMACY DALAM KERJASAMA SISTER CITY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA -KYOTO | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Kerjasama Daerah Pasal 6 (1) Penyelenggaraan kerjasama Daerah, meliputi : a. Selain hal yang tersebut di atas, perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga dapat berakhir dikarenakan: Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, ia menjabarkan sejumlah tantangan yang dihadapi pihaknya dalam kerjasama. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga; Mengingat . Pengertian Kerjasama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerjasama antar daerah otonom semestinya dapat difungsikan menjadi instrument mediasi membangun konsistensi perencanaan ataupun kebijakan demi kemajuan bersama. Di baca 34117 kali. Sendawar, Kubar 6/2/14. Permendagri No. (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya. Peraturan Bersama Antar Kabupaten/Kota Nomor 10/2001, Nomor 590/398/2001, Nomor 42 Tahun 2001, Nomor 5 Tahun 2001, Nomor 54. DASAR HUKUM Dasar hukum: A. A. 10. . Gambar xx Asas Kerjasama. 2011. Studi ini mencakup kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb. , M. Dalam melakukan kerjasama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2009 terdapat tata cara kerja sama daerah yang dilakukan dengan: 1. pemerintah daerah pengaturannya terlalu singkat dan tidak jelas bagaimana posisi atau peran pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama internasional. 8. Kata Kunci: kerjasama daerah, sinkronisasi, peraturan daerah, institusi pendidikan, pentahelix.